Kebijakan moratorium pembangunan yang akan diberlakukan pemerintah di Balimembuat Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) angkat bicara. Walhi Bali menganggap semestinya kebijakan moratorium diterapkan sejak lama.

Pembangunan dan alih fungsi lahan pertanian di Bali sangat masif. Akibatnya, sekitar 2.000 hektare sawah di Bali lenyap per tahun, dan berubah menjadi akomodasi pariwisata alias hotel dan vila.

Walhi pun mendesak pemerintah segera menerapkan moratorium pembangunan hotel dan vila di Pulau Dewata. Sebab, Bali dinilai sudah overbuild. Banyak ruang hijau tang telah berubah menjadi bangunan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Berdasarkan data alih fungsi lahan yang dihimpun Walhi Bali sejak 2000-2020 untuk wilayah Badung dan Denpasar, ternyata luas sawah yang tersisa di kedua daerah tersebut hanya sekitar 3.000-an hektare pada 2020.

Angka luas sawah tersebut jauh berkurang dibanding ketika pada tahun 2000, di mana masih ada sekitar 7.000-an hektare sawah di Badung dan Denpasar.

"Terjadi pengurangan luas sawah sebesar 4.334,01 hektare atau 23,44 persen hilang dalam kurun waktu 20 tahun," beber Bokis.

Dengan data luas sawah hanya dari dua daerah yakni Badung dan Denpasar, dia pun mengkhawatirkan daerah Bali lainnya. Bokis kemudian membandingkan data Dinas Kebudayaan Bali yang menyebutkan sebanyak lima dari 1.596 subak di seluruh Bali hilang pada 2018. Subak adalahsistem pengairan masyarakat Bali yang menyangkut hukum adat.

Berdasarkan data itu, jumlah sawah yang tersisa di seluruh Bali pada 2018 sebanyak 69 ribu hektare. Jumlah tersebut menyusut dibandingkan luas sawah pada 2014 yang mencapai 80 ribu hektare.

Dia menyatakan, hanya dalam kurun waktu empat tahun, luas sawah di Bali menyusut sebanyak 11 ribu hektare atau rata-rata berkurang 2.000-an hektare per tahun. "Sawah di Bali saat ini kurang lebih 62 ribu hektare," ujarnya.