您的当前位置:首页 > 热点 > Alasan KKP Minta Hentikan Pembongkaran Pagar Laut Tangerang, Danlantamal III Pasang Badan 正文
时间:2025-06-12 20:11:06 来源:网络整理 编辑:热点
JAKARTA, DISWAY.ID --KKP meminta kepada TNI AL untuk menghentikan sementara pembongkaran pagar laut quickq官网安卓版下载入口
JAKARTA,quickq官网安卓版下载入口 DISWAY.ID --KKP meminta kepada TNI AL untuk menghentikan sementara pembongkaran pagar laut di wilayah Kabupaten Tangerang, Banten.
Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan, kasus pagar laut masih dalam proses penyelidikan dan investigasi pihak KKP.
Selain dalam proses investigasi, kata Sakti Wahyu, pagar laut dengan panjang 30,16 kilometer juga sebagai barang bukti penyelidikan KKP.
BACA JUGA:Mendiktisaintek Satryo Digeruduk Demo, Imbas Pegawai Ditjen Dikti Dipecat Sepihak
BACA JUGA:KPK Ingatkan Batas Akhir Lapor LHKPN Kabinet Merah Putih Besok
“Alasan kenapa pembongkaran pagar laut dihentikan sementara, takutnya ada resiko terbawa arus laut dan berdampak buruk bagi ekosistem bawah laut,” kata Sakti Wahyu di Jimbaran, Bali.
Sakti Wahyu menambahkan, bila ada bukti siapa yang memasang pagar laut itu, pihak KKP akan mengambil langkah hukum.
“Jadi pencabutan pagar laut harus ditunda lebih dulu, dan kalau sudah ketahuan siapa pasang pagar laut akan lebih mudah. Kalau urusan mencabut kan mudah, kita cari tahu dulu siapa yang memasangnya,” ujarnya.
Sebelumnya, pagar laut yang terpasang sejak Juli 2024 diduga belum memiliki izin, dan pihak KKP sendiri sudah menyegel sejak 9 Januari lalu atas intruksi Presiden Prabowo Subianto.
Komandan Pangkalan Utama AL (Danlantamal) III Jakarta, Brigen TNI (Mar) Harry Indarto sebelumnya menegaskan, pihaknya siap pasang badan, jika ke depannya ada yang komplain soal pembongkaran pagar laut misterius di Pesisir Kabupaten Tangerang, Banten.
BACA JUGA:Menteri Imipas: Identitas WN Cina yang Selipkan Uang di Paspor Agar Lolos Pemeriksaan Imigrasi dan Bea Cukai Dikantongi!
BACA JUGA:BMKG Ungkap 15 Wilayah Ini Berpotensi Diguyur Hujan Deras 20 Januari 2025, DKI Jakarta Jadi Salah Satunya!
Jenderal bintang satu marinir TNI AL itu mengatakan, semua keputusan yang dilakukan untuk kepentingan rakyat, agar nelayan dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala.
"Apapun itu kalau untuk kepentingan rakyat Angkatan Laut, TNI khususnya kami akan tampil ke depan," ujarnya dengan tegas, Sabtu, 18 Januari 2025.
Begini Bunyi Pernyataan Resmi PSI Soal Kasus Keracunan Warga Koja Jakarta Utara2025-06-12 20:08
Kesal Diomeli Bini karena Keluar Malam dan Minum2025-06-12 20:04
Jastiper Ramaikan Pop2025-06-12 19:50
Profil Veronica Tan, Mantan Istri Ahok yang Jadi Calon Menteri Prabowo2025-06-12 19:38
Begini Bunyi Pernyataan Resmi PSI Soal Kasus Keracunan Warga Koja Jakarta Utara2025-06-12 19:33
FOTO: Louvre Couture, Romantisme Antara Seni dan Mode2025-06-12 18:41
Siap Bersaing di Era Kendaraan Listrik, Kemenperin Dorong Penguatan Daya Saing IKM2025-06-12 18:08
Ada 1.179 Pelamar yang Tak Memenuhi Syarat PPPK Guru 2024, Masih Bisa Daftar hingga 20 Oktober2025-06-12 17:58
Catat, Ada 34 Menteri Kabinet Merah Putih Belum Lapor LHKPN, KPK Imbau Segera Melapor!2025-06-12 17:51
Sampaikan Undangan, Pimpinan MPR RI Pastikan Jokowi Akan Hadiri Pelantikan Prabowo2025-06-12 17:34
Jokowi Jadi Finalis Tokoh Terkorup Versi OCCRP, PBNU: Kredibel atau Nggak?2025-06-12 19:41
Bagaimana Pendidikan Inklusif Berbeda dari Model Pendidikan Tradisional? Ini Referensi Jawabannya2025-06-12 19:29
Cerita Donny Pramono Membangun Sour Sally, Mengenalkan Bisnis Frozen Yogurt di Indonesia2025-06-12 19:22
Lord Luhut is Back! Dilantik Prabowo Jadi Kepala Dewan Ekonomi Nasional2025-06-12 18:31
Libur Sekolah 2025, Kemenhub Siagakan 331 Armada dan Turunkan Harga Tiket Pesawat2025-06-12 17:40
Kabinet Prabowo2025-06-12 17:40
Temui Elitenya Uni Eropa, Wakilnya Trump Berikan Lampu Hijau Soal Negosiasi Tarif AS2025-06-12 17:39
Temui Korban Kebakaran di Kemayoran, Pramono Anung Sebut Warga Ingin Kepastian Tempat Tinggal2025-06-12 17:35
Dugaan Korupsi Formula E, PSI Kuak Tanda Tanya Besar2025-06-12 17:33
Temui Elitenya Uni Eropa, Wakilnya Trump Berikan Lampu Hijau Soal Negosiasi Tarif AS2025-06-12 17:32