您的当前位置:首页 > 知识 > Jokowi Luncurkan Program Penyelesaian Non 正文
时间:2025-05-22 02:29:57 来源:网络整理 编辑:知识
JAKARTA, DISWAY.ID--Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan program pelaksanaan rekomendasi penyel quickq加速器官网版
JAKARTA,quickq加速器官网版 DISWAY.ID--Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan program pelaksanaan rekomendasi penyelesaian non-yudisial pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat.
"Dengan mengucap bismillahirrohmanirrohim, pada siang ini secara resmi saya luncurkan program pelaksanaan rekomendasi penyelesaian non-yudisial pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di Indonesia," ujar Presiden Jokowi di Rumoh Geudong, Kabupaten Pidie, Aceh, Selasa 27 Juni 2023.
BACA JUGA:Profil dan Jumlah Aset Kabareskrim Komjen Wahyu Widada Pengganti Komjen Agus
Menurut Jokowi, peluncuran program tersebut menjadi bentuk keseriusan pemerintah menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia.
"Oleh sebab itu pemerintah memiliki niat tulus atas rekomendasi Tim Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM Berat (PP HAM) untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat di negara kita Indonesia," ungkapnya.
BACA JUGA:Geger Bin Nyeleneh! Wanita Jadi Imam Jamaah Laki-Laki, Dikaitkan Ritual Pengobatan Hingga Penghapusan Dosa
Kepala Negara pada kesempatan tersebut juga mengucapkan terima kasih kepada ahli waris korban pelanggaran HAM berat atas kebesaran hati menerima proses penyelesaian kasus-kasus.
"Dan kepada para korban atau ahli waris korban, saya mengucapkan terima kasih atas kebesaran hati menerima proses setelah melalui penantian panjang. Saya yakin tidak ada proses yang sia-sia. Semoga awal dari proses yang baik ini menjadi pembuka jalan dalam upaya menyembuhkan luka sekaligus awal terbangunnya kehidupan yang adil damai dan sejahtera atas pondasi perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia," tegas Jokowi.
BACA JUGA:Kuasa Hukum Mario Dandy dan Shane Lukas Kompak Dukung Jemput Paksa Amanda
Turut mendampingi Presiden nampak hadir Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM Mahfud MD, para Duta Besar Negara Sahabat, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Panglima TNI, Kapolri, Pj Gubernur Aceh, walikota/bupati se Aceh, Forkopimda, tokoh masyarakat dan tamu undangan.
Seperti diketahui, Pemerintah sebelumnya telah menyatakan telah terjadi pelanggaran HAM berat dalam sedikitnya 12 peristiwa pada masa lalu.
Tiga kasus di antaranya berasal di Aceh, yakni peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis di Pidie tahun 1989, Peristiwa Simpang KKA Aceh Utara tahun 1999, dan kejadian di Jambo Keupok Aceh Selatan tahun 2003.
乌克兰美术生留学可以选择哪些学校?2025-05-22 02:09
FOTO: Cerita Petani Urban Sulap Lahan Nganggur Jadi Pertanian2025-05-22 02:05
Cak Imin Pastikan PKB dan PKS Tak Mengedepankan Politik Identitas2025-05-22 01:30
Prakiraan Cuaca Jakarta Jumat 8 Juli: Umumnya Cerah Berawan2025-05-22 01:12
Lewat PNM Mengajar, 3.000 Siswa SMK di Seluruh Indonesia Terinspirasi Jadi Wirausaha Muda2025-05-22 01:10
出国留学艺术作品集培训费用2025-05-22 01:09
出国留学艺术作品集培训费用2025-05-22 01:04
Harga Terus Merosot, Saham Emiten Rumah Sakit DKHH Kena Suspensi BEI2025-05-22 00:24
世界艺术史专业排名TOP5院校推荐2025-05-21 23:56
Niat Puasa Tasua dan Asyura 2024 Lengkap dengan Artinya2025-05-21 23:45
世界艺术史专业排名TOP5院校推荐2025-05-22 02:29
Siskaeee Dipanggil Ditkrimsus PMJ, Ini Jadwalnya2025-05-22 02:03
FOTO: Festival Ekstrem di Spanyol, Nyebur ke Laut Bareng Banteng2025-05-22 01:52
Hensat Sarankan PKB Buka Komunikasi Kepada Partai Demokrat, Singgung Kekuatan KPP2025-05-22 01:50
Turis China Tertipu Sopir Taksi di Korea, Bayar Argo 10 Kali Lipat2025-05-22 01:12
2025年美国动画专业大学排名榜单!2025-05-22 00:59
Mengenal Pil Yaba, Jenis Narkoba yang Dipasok Fredy Pratama ke Indonesia2025-05-22 00:50
YouTube DPR RI Dihack Judi Slot, Bareskrim Kejar Pelaku2025-05-22 00:31
香港理工大学艺术研究生申请指南2025-05-22 00:19
2025QS世界大学设计专业排名TOP52025-05-22 00:13