JAKARTA,quickq快客官网下载 DISWAY.ID --Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mengimbau pemerintah untuk pikir ulang terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis.

Program ini merupakan janji kampanye pasangan presiden terpilih tahun 2024-2029 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Kornas JPPI Ubaid Matraji menilai, program ini hanya pencitraan dan berpotensi membuang-buang anggaran.

BACA JUGA:PDIP Tugaskan 7 Kader Seniornya Jalin Kerjasama Politik di Pilkada Jakarta

BACA JUGA:Komisi II DPR RI Soroti Pembengkakan Anggaran HUT ke-79 RI di IKN: Padahal Ekonomi Rakyat Saat Ini Berat

Selain itu, masih ada permasalahan pendidikan yang lebih memerlukan prioritas untuk diatasi oleh pemerintah dibanding makan siang gratis.

Permasalahan serius yang menjadi tiga dosa besar pendidikan di sekolah adalah perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi.

Kasus-kasus ini tiada henti muncul di media massa di berbagai daerah sehingga patut untuk diurus secara serius.

"Kasus terorisme baru di Malang menyadarkan kita semua bahwa para pelajar ini tidak hanya bermasalah dengan pola pikir, cara pandang, dan sikap intoleran, tapi mereka tidak sedikit yang sudah masuk dan terlibat dalam jaringan terorisme," ungkapnya dalam keterangan tertulis, Kamis 7 Agustus 2024.

Biaya pendidikan yang terus meningkat juga menjadi permasalahan serius yang perlu diatasi.

BACA JUGA:PAN Sambut Baik PKS Bila Ingin Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024

BACA JUGA:Kemenkes Bangun 4 RS UPT Vertikal Penyakit Jantung hingga Kanker di Indonesia Tengah dan Timur

Sepanjang 5 tahun terakhir, kenaikan tarif biaya sekolah dan kuliah sangat membebani masyarakat.

Hal ini bahkan memicu demonstrasi mahasiswa yang meneriakkan mahalnya biaya pendidikan di Indonesia.

• 1
• 2
• »