Menpan RB Klaim Dokter Hingga PNS Ingin Pindah ke IKN Demi Oksigen yang Bagus

JAKARTA,quickq稳定版官网入口 DISWAY.ID -Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Abdullah Azwar Anas mengaku hingga saat ini belum ada satupun pihak yang menolak untuk pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Ia mengklaim sejumlah pihak mulai dari dokter hingga PNS ingin pindah ke IKN. Padahal, sejumlah pihak tersebut tak masuk skema pemindahan.

"Jadi yang ke kami sih belum ada (penolakan pindah ke IKN) yang tertulis. Justru yang tertulis yang datang ke saya, mereka yang tidak masuk skema pindah, ingin pindah. Ada dokter, PNS, karena mereka ingin mendapatkan suasana yang baru," kata Anas di kantornya, Senin, 27 Mei 2024.

BACA JUGA:Pemerintah Wajibkan Setiap Kementerian Kirim Perwakilan Eselon ke IKN

Anas mengatakan pihak-pihak tersebut ingin pindah ke IKN untuk merasakan suasana baru. Sebab, kata dia, kemewahan bukan lagi hiruk pikuk seperti di Jakarta, namun kesehatan oksigen yang didapatkan.

"Karena bagi dia, kemewahan bukan lagi hiruk pikuk seperti di Jakarta, tapi dia ingin mendapatkan kesehatan, oksigen yang bagus. Jadi memang cara pandang orang berbeda," ujarnya.

BACA JUGA:Viral! Gerombolan Kambing Tiba-Tiba Lepas di JLNT Casablanca Bikin Heboh, Pemiliknya Masih Dicari

Dikutip dari laman resmi Setkab, pemerintah terus mematangkan skenario pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim).

Dalam pernyataannya, Rabu (17/04/2024), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan kebijakan yang komprehensif terkait pemindahan ASN tersebut.

BACA JUGA:Pemain Terbaik La Liga Musim 2023/2024, Vinicius Junior dan Jude Bellingham

“Presiden menyampaikan bahwa pemindahan ibu kota negara menjadi langkah strategis yang bukan hanya membawa perubahan secara fisik bangunan atau gedung pemerintah, melainkan juga transformasi pola pikir, budaya kerja, dan dukungan sumber daya manusia, jadi pola kerja dan lain-lain. Oleh karena itu, di situ ada smart government,” ujar Anas saat itu.

Pemindahan ASN akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan penapisan atau filter untuk menjamin kinerja pemerintah dapat tetap berjalan dengan baik serta menyesuaikan dengan ketersediaan hunian di IKN. Anas mengungkapkan, pada Juli 2024 akan ada sejumlah menteri dan jajaran yang mulai pindah ke IKN.

“Juli sebagian menteri ada yang pindah, termasuk Pak Basuki [Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat],” ujarnya.

BACA JUGA:5 Rekomendasi Taman untuk Piknik di Jakarta yang Instagramable dan Hits, Wajib Mampir!

Selanjutnya pada bulan September 2024, setelah rangkaian Upacara Peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan RI, akan dilakukan pemindahan ASN secara lebih masif berdasarkan prioritas pemindahan.

Berdasarkan hasil penapisan yang telah dilakukan terhadap kementerian/lembaga (K/L), ungkap Anas, prioritas pertama pemindahan adalah 179 unit eselon I dari 38 K/L, prioritas kedua 91 unit eselon I dari 29 K/L, dan prioritas ketiga 378 unit eselon I dari 59 K/L.

“Ini kenapa ada prioritas satu, dua, tiga, kita sesuaikan dengan kesiapan hunian dan fungsi minimal dari pemerintahan,” imbuhnya.

BACA JUGA:Kementerian PUPR: IKN Gunakan Smart Water Management Sytem Penyediaan Air Minum

Terkait penentuan pegawai yang akan dipindahkan, Anas mengatakan bahwa hal tersebut diatur oleh masing-masing K/L dengan mempertimbangkan jumlah hunian yang tersedia dan kompetensi pegawai.

“Pegawai ASN yang dipindah pada tahap pertama perlu diberikan tunjangan khusus. Jadi akan ada tunjangan khusus  PNS yang menjadi pionir pindah,” imbuhnya.